About UID 10 Years of UID UID Program IDEAS SDSN UID-SDSN Award Publication Contact Us

  Newsletter
  Annual Report
Bookmark and Share

Tuesday, September 06, 2016
Bojonegoro: Open Government Partnership Subnational Pioneers

Proyek Desa pun Terpantau Online: Pengalaman Bojonegoro Menjadi Pilot Project Internasional untuk Pemerintahan Terbuka
Bupati Suyoto mentransformasi pemda dari zaman ’’kegelapan’’ ke keterbukaan. Upayanya ditonjolkan oleh lembaga internasional OGP. Berikut catatan Rohman Budijanto dari JPIP.

Bupati Suyoto alias Kang Yoto siap-siap berbicara di Washington DC, 15-16 September mendatang. Dia akan diminta bercerita di forum bergengsi Open Government Partnership (OGP), yakni subnational pioneers tier meeting atau pertemuan tingkat pelopor daerah.

Kang Yoto (Bupati) sedang berinteraksi dengan masyarakat Bojonegoro

Kang Yoto akan berbagi pengalaman dengan 14 kepala daerah lain dari empat benua yang sama-sama terpilih jadi pilot project (percontohan) OGP untuk inovasi terkemuka demi pemerintahan terbuka.

Sang bupati menjaring banyak masukan agar kemanfaatannya di forum internasional itu maksimal. 'Tidak hanya menunggu, kami membiasakan memungut aspirasi,' kata bupati yang menjabat pada periode kedua itu. Pekan lalu (23/8), dia menerima tim Kantor Staf Presiden (KSP), dipimpin Deputi II Yanuar Nugroho, serta Fithya Findie, kepala Sekretariat Nasioal (Seknas) OGP/OGI (Open Government Partnership/Open Government Indonesia) Bappenas. Hadir tim USAID yang dipimpin Luthfi Ashari, team leaderDemocracy Right and Governance Development Objective lembaga donor AS itu.

Fithya menjelaskan, Bojonegoro dipilih sebagai pilot project setelah lembaganya melakukan pemetaan. Setelah itu, terpilih DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, dan Bojonegoro. Sebenarnya Surabaya juga sempat dijagokan. Dari evaluasi, Bojonegoro resmi menjadi percontohan pemerintahan terbuka untuk level daerah.

Setelah Bojonegoro terpilih, Seknas OGP/ OGI mendampingi pemda untuk menyusun rencana aksi daerah (RAD). Yakni, sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. Ini mesti melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi publik.
Dalam pertemuan itu, Yanuar Nugroho memberikan masukan strategis. Kang Yoto menyebut empat prinsip pembangunan Bojonegoro, yakni signifikan, relevan, logis, dan realistis. 'Perlu ditambah inklusif,' kata Yanuar yang disetujui Kang Yoto.

OGP memang ingin memperkuat ujung tombak untuk kampanye pemerintahan terbuka. Tentu saja pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, jadi pilihan karena berhubungan langsung dengan rakyat. Perjalanan Bojonegoro dalam membentuk diri menjadi pemerintahan terbuka dipaparkan di depan forum diskusi yang juga menghadirkan para kepala dinas itu. Contoh termutakhir ditunjukkan. Yakni, kewajiban seluruh 430 desa/kelurahan memasang di papan pengumuman APBDes serta daftar proyek. Dan, nomor HP kepala desa harus dicantumkan di sana.
'Kadang info yang masuk ke HP bupati sangat banyak. Padahal, cukup diselesaikan di level kepala desa,' kata Kang Yoto di forum yang juga dihadiri Zainuddin Amali dari DPR serta Ketua DPRD Mitro'atin itu.

Keterbukaan tersebut merupakan 'revolusi' dari kondisi masa lalu. Pada masa pemerintahan sebelumnya, keluhan akan ketidaktransparanan pemerintahan sangat umum. Bupati sebelum Suyoto, yakni Santoso, harus masuk penjara karena korupsi APBD. Tragedi itu menyadarkan bahwa pemerintahan harus terbuka.

Begitu memerintah, Kang Yoto menggelar dialog Jumat di pendapa. Kepala-kepala dinas dan camat serta unsur pemerintahan harus mendengar aspirasi apapun yang muncul dalam forum tersebut. Tentu, harus siap dengan solusi. Keterbukaan 'manual' itu rutin hingga sekarang.

Ikhtiar keterbukaan yang awalnya bersifat individual (misalnya, dialog, SMS, Facebook), diperkuat ke pelembagaan dengan tiga peraturan bupati. Selain itu, teknologi informasi dimaksimalkan. Sebagaimana dipaparkan Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur S., saluran aspirasi masyarakat yang dibuat pemkab punya link dengan saluran pengaduan di pusat seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, yang dikelola KSP) dan Open Data. Jadi, kalau ada pengaduan yang belum ditangani Pemkab Bojonegoro, pusat bisa mengetahui (selengkapnya lihat grafis).

Kini Bojonegoro juga memeratakan pelayanan informasi kepada para petani yang merupakan mayoritas warga. Misalnya, lewat Simtapat (Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat). 'Misalnya, ada wilayah terserang hama, kami bisa langsung tahu dan tangani,' kata Kepala Dinas Pertanian Akhmad Djupari yang juga diminta menjelaskan. Kang Yoto menambahkan, petani langsung difasilitasi obat anti hama gratis agar hama cepat disikat.

Inti upaya keterbukaan itu adalah menjadikan birokrasi yang selfis (ego) menjadi servis (eco). Gampangnya, dari minta dilayani menjadi melayani. Dengan begitu, terbentuklah suasana sigap dan kepuasan batin dalam merespons keluhan publik. Dan, ternyata insentif untuk kepala dinas yang dituntut kerja tangkas itu hanya Rp 500 ribu per bulan. Kang Yoto minta dibandingkan dengan DKI yang bisa Rp 60 juta.

Keterbukaan tersebut menyebar hingga ke tingkat desa. Dengan dibantu NGO Sinergantara dan Bojonegoro Institute, desa-desa mengaplikasikan pantauan online pembangunan lewat program Game My Village (GMV). Yakni, memantau proyek pembangunan berbasis peta digital desa. Misalnya, pembangunan jembatan di kawasan tertentu difoto mulai awal hingga akhir proyek. Warga, juga pemkab, bisa memantau secara online, termasuk mencari solusi bila ada kendala.

'Musrenbang desa jadi mudah. Begitupun dalam menentukan prioritas pembangunan,' kata M. Syafi'i, kepala Desa Ngringinrejo, Kalitidu. Desa itu dikenal sebagai sentra belimbing. Lahan 20 hektare milik lebih dari seratus warga disulap dari area banjir menjadi hutan belimbing. Selain tahan banjir, belimbing kontinu panen karena tak kenal musim. Pemberitaan online memopulerkan wisata belimbing desa itu.

'Keterbukaan membawa kesejahteraan,' kata Kang Yoto yang beristri Mahfudhoh. Keterbukaan membuat masyarakat percaya. Apalagi Bojonegoro ketiban rezeki dari migas Blok Cepu yang cadangannya mencapai 20 persen nasional. Pengelolaannya pun dilakukan dengan transparan. Uang migas tak dihabiskan, tetapi dijadikan dana abadi, yang bisa dinikmati jangka panjang. Sekitar Rp 400 miliar uang migas diinvestasikan untuk BPR dan saham Bank Jatim.

Satu dari Tiga Wakil Asia
Bojonegoro kini mewujudkan mimpi level dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto sejak 2008, keterbukaan pemerintahan ini diakui organisasi OGP (Open Government Partnership). Organisasi yang beranggota 69 negara (termasuk Indonesia sebagai inisiator) itu menempatkan Bojonegoro menjadi satu di antara 15 pemerintahan daerah di dunia sebagai pilot project (percontohan) keterbukaan pemerintahan (open government) sejak April 2016.

'Kalau dulu mimpinya dari Bojonegoro untuk Indonesia, kini anak-anak Bojonegoro berani ikut bermimpi memberi solusi pada dunia,' kata Kang Yoto, panggilannya. Dia yakin problem Bojonegoro juga menjadi problem Indonesia serta dunia. Yakni, kemiskinan, ketersediaan energi, dan ancaman kelestarian lingkungan. Keterbukaan adalah jawabannya.

Di Asia, hanya ada tiga pemda yang terpilih untuk pilot project OGP. Selain Bojonegoro, keduanya adalah ibu kota negara. Yakni, Seoul (dipimpin Wali Kota Park Won-soon) dan Tbilisi, Georgia (dipimpin Wali Kota Davit Narmania). Suyoto meyakinkan lewat suratnya bahwa kabupatennya layak menjadi contoh keterbukaan. Edisi PDF surat yang ditulis Bupati Suyoto ke sekretariat OGP bisa diakses di www.opengovpartnership.org/node/8968.

Dari Benua Amerika, terpilih Austin (AS), Buenos Aires (ibu kota Argentina), Jalisco (Meksiko), La Libertad (Peru), Ontario (Kanada), serta Sao Paulo (Brasil). Dari Eropa, terpilih Madrid (ibu kota Spanyol), Paris (ibu kota Prancis), dan Skotlandia ('provinsi' di Inggris). Sedangkan dari Afrika, tidak ada yang masuk pilot project OGP dari ibu kota negara, yakni Ageyo Marakwet County (Kenya), Kota Kigoma (Tanzania), dan Sekondi-Takoradi, Ghana.

Selama memimpin, Suyoto memang cukup aktif 'berdiplomasi'. Selain menularkan pengalamannya ke negeri sendiri, dia sering ke luar negeri, menjajakan praktik demokrasi dan keterbukaan berpemerintahan. Misalnya, pertemuan The Next Step in Innovation for Good Governance: Moving the Dialogue Forward from Potential to Impact pada 25-26 Agustus 2015 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Gresik itu juga diundang memberi kuliah di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, atas undangan Presencing Institute dan MIT Economic Sloan Faculty pada 11?12 Februari 2014. Di depan 250-an politikus, profesional, pebisnis, dan mahasiswa, bupati kelahiran 17 Februari 1965 itu berbicara tentang inovasi dan keterbukaan.

Suyoto kemudian dapat undangan ceramah dari Kota Izhevsk, Rusia, pada Juli 2014 karena ada peserta yang tertarik dengan kuliahnya di MIT. 'Lampaui batas maksimalmu.' Begitu Kang Yoto melecut semangat aparatur dan rakyatnya.(roy)

Sumber: http://www.jpip.or.id/


  |   About UID   |   10 Years of UID   |   UID Program   |   IDEAS   |   SDSN   |   UID-SDSN Award   |   Publication   |   Contact Us
©2017 United in Diversity